JAKARTA, gerbangdesa.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta peningkatan anggaran tahun 2024 untuk melaksanakan sejumlah program prioritas, salah satunya pengalihan penugasan pegawai ke Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara.
Sekjen DPD RI Rahman Hadi mengatakan, pagu indikatif yang disetujui tahun 2024 sebesar Rp 1.163.356.207.000 belum mengakomodir program-program prioritas DPD. Padahal, program tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Oleh karena itu, DPD meminta tambahan anggaran sebesar Rp166.344.391.000 untuk tahun 2024.
“Dalam forum dengar pendapat yang terhormat ini, DPD RI mengajukan permohonan tambahan usulan anggaran sebesar Rp166.344.391.000,” kata Rahman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Kamis (8/6).
Rahman menjelaskan program prioritas tersebut meliputi kegiatan lima tahunan anggota baru, dimana hasil pemilu 2024 adalah terpilihnya anggota DPD RI periode 2024-2029.
Selanjutnya kegiatan yang merupakan hasil pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat dengan pembentukan empat provinsi baru yaitu provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Dengan pemisahan itu, kata dia, keanggotaan DPD RI bertambah menjadi 152 anggota, yang membutuhkan dukungan dari staf anggota di bidang keahlian, administrasi dan pegawai kantor DPD RI di ibu kota provinsi pemekaran.
DPD juga menilai ada kekurangan kegiatan rekreasi dan kunjungan konstituen bagi 152 anggota periode 2024-2025 pada Sidang I dan II.
Program prioritas lainnya adalah pertemuan di ibu kota negara dan ibu kota provinsi dengan konstituen dan pelaporan kegiatan anggota DPD RI kepada media untuk 16 anggota DPD RI di empat provinsi pemekaran. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana di empat Provinsi pemekaran baru.
“Kegiatan pemindahan tugas pejabat atau pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI ke ibu kota nusantara”, tambahnya.
Sebelumnya, DPD juga menganggarkan Rp 14,4 miliar untuk merenovasi ruang kerja anggota dan Rp 4,8 miliar untuk merenovasi toilet.
Kedua proyek tersebut berada di unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan modalitas lelang dengan jenis pekerjaan konstruksi yang dikontrakkan.
“Pekerjaan konstruksi renovasi ruang kantor anggota DPD RI dengan total pagu TA 2023 sebesar Rp14.451.021.000,” demikian keterangan dalam laman syrup.lkpp.go.id.
Sedangkan renovasi toilet tertulis ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’. Di website ini, total plafon untuk toilet work adalah Rp 4.804.021.000.
(*/ary)
sumber : CNN Indonesia
